Rencanakan Rombak Kurikulum SMK

By:
Categories: Pendidikan
No Comments

Rencanakan Rombak Kurikulum SMK

Rencanakan Rombak Kurikulum SMK

Saat ini lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi salah satu penyumbang

pengangguran terbesar di Jawa Barat (Jabar). Untuk itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil berencana merombak kurikulum yang tidak sejalan dengan kebutuhan ekonomi saat ini.

Menurut pria yang karib disapa kang Emil ini, perombakan kurikulum SMK dilakuan dengan tujuan agar lulusannya bisa terserap kalangan industri atau perusahaan.

”Nantinya, kurikulum SMK di Jawa Barat akan dijadikan kemitraan dengan beberapa perusahaan penyedia lapangan pekerjaan,” ujar Emil, usai menghadiri kegiatan Corporate Communications, Social Responsibility, and Security Executive Forum Astra International, di Menara Astra, Jalan Jenderal Sudirman No.Kav 5-6 Karet Tengsin, Tanahabang, Jakarta Pusat, kemarin. (12/02).

Emil menjelaskan, untuk pengelolaan SMK hingga saat ini masih dikelola oleh pihak provinsi

, sehingga untuk biaya operasional seperti gaji guru, subsidi siswa dan lainnya diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat. Namun, lanjutnya, untuk kedepan akan ada kerjasama kemitraan antara pihak provinsi dengan berbagai perusahaan untuk masalah kurikulumnya.

”Jadi asetnya milik Pemprov, gurunya digaji Pemprov, anak-anaknya disubsidi Pemprov, tapi kurikulumnya nanti kurikulum Astra, nanti kurikulumnya kurikulum Indofood dan seterusnya,” jelasnya.

Untuk itu Emil berharap kedepan akan hadir, metode Teaching Factory (TEFA) pada kurikulum SMK, dimana pada metode ini akan ada pembelajaran yang berorientasi produksi dan bisnis. Sebab, TEFA adalah proses penguasaan keahlian atau keterampilan yang dilaksanakan berdasarkan prosedur dan standar bekerja yang sesungguhnya untuk menghasilkan produk atau jasa yang dipesan oleh konsumen.

”Dengan kekuatan Astra yang besar, mayoritas usahanya di Jawa Barat, agar di -match

– kan dengan kami problemnya. Maka saya titip jangan sampai mereka (Siswa/i SMK) mendapatkan ilmu untuk tidak bekerja,” tuturnya.

Untuk mewujudkan itu, Emil mengaku, pihaknya akan merangkul perusahaan untuk mendukung program kurikulum untuk SMK tersebut. Bahkan, tidak hanya untuk kurikulum, tapi untuk program-program pembangunan Jawa Barat juga. Hal tersebut, lanjut Emil, dilakukan demi hadirnya sinergis antara program Pemprov Jabar dengan program yang diselenggarakan perusahaan pada Corporate Social Responsibility (CSR).

”Jadi, sebelum perusahaan mengucurkan CSR, ngobrol dulu ke Gubernur. Nanti Gubernur deteksi dulu ada masalah apa di Jabar, supaya jangan asal habis anggaran, tapi tidak efektif,” jelasnya.

Ia menuturkan, ajakannya kepada perusahaan menjadi perwujudan teori pentahelix yang terobosannya sejalan dengan era birokrasi dinamis yang tengah diterapkan pihaknuya saat ini yaitu, pembangunan tidak hanya harus dilakukan oleh Pemerintah.

”Inilah teori membangun tidak harus dengan APBD, tetapi dengan teori pentahelix. ABGCM, yaitu Academy, Bussiness, Government, Community, dan Media,” pungkasnya.

 

Baca Juga :